Pendidikan Pada Masa Penjajahan Kolonial Belanda

PermataBonda: BUKU RUJUKAN PENDIDIKAN ISLAM PMR DAN SPM 2012 Atau setidak-tidaknya secara politik, keberadaan Departemen tersebut dapat sebagai memberi kesan kepada dunia Internasional, bahwa Belanda berkeinginan keras untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat pribumi melalui pendidikan. Selain Ordonansi Guru pemerintah Hindia Belanda juga memberlakukan Ordonansi Sekolah Liar. Diantara pelaksanaan diskriminatif diberlakukan ordonansi guru pada tahun 1905. Ordonansi itu adalah mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas sebagai guru agama. Apa yang mereka sembut pembaruan pendidikan itu adalah westernisasi dari kristenisasi yakni untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Setiap pengajar memiliki pendapat tentang apa tujuan inti pendidikan seharusnya, tidak hanya di kelas mereka sendiri tetapi juga di sekolah pada umumnya. Metode ini menekankan keaktifan pada pihak santri, yaitu santri harus aktif mempelajari dan mengkaji sendiri buku yang telah ditentukan Kyainya. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam diselenggarakan oleh masyarakat sendiri dengan mendirikan pesantren, sekolah dan tempat latihan-latihan lain. Setelah kita mempelajari pembahasan diatas maka kita dapat mengetahui sejarah pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, alangkah baiknya kita bukan hanya sengetahui sejarah saja akan tetapi kita harus bisa mengaplikasikanya ke zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Tekanan yang diberikan pihak penjajah justru tidak dihiraukan terbukti dalam sejarah masyarakat muslim Indonesia pada saat itu organisasi Islam laksana air hujan yang sulit dibendung.


Materi pokok dalam latihan tersebut antara lain: (1) Indoktrinasi ideologi Hakko Ichiu; (2) Nippon Seisyin, yaitu latihan kemiliteran dan semangat Jepang; (3) Bahasa, sejarah dan adat-istiadat Jepang; (4) Ilmu bumi dengan perspektif geopolitis; serta (5) Olaharaga dan nyanyian Jepang. Ada tiga faktor yang sangat penting dalam proses pembentukan karkter anak yaitu faktor pendidikan (sekolah), lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Penduduk yang berpendidikan jumlahnya sangat sedikit. Secara umum sistem pendidikan khususnya system persekolahan didasarkan kepada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan (kelas) social yang ada dan menurut golongan kebangsaan yang berlaku waktu itu. Kemudian untuk membedakan antara status mereka sebagai penjajah dengan penduduk pribumi, mereka memasukkan unsur diskriminasi dalam sistem pendidikan sedangkan tujuan jangka panjang dalam menjaga kemantapan politik penjajahan, mereka mengusahakan agar di sekolah-sekolah tidak menerapkan pendidikan agama. Pada awal abad ke-19 seorang pria bernama Joseph Lancaster (1778-1838) menemukan metode baru untuk mendidik kelas pekerja. Pada waktu itu perbedaan yang tajam antara ilmu agama dan ilmu umum menyebabkan munculnya sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan agama pada fase terakhir abad ke-19, serta dilanjutkan dan diperkuat pada abad ke-20. 28 Maret 1923 Lembaran Negara no 136 dan 260. aslinya berupa pembatasan kebebasan mengajar bagi guru-guru sekolah swasta.Sistem ini tidak memberi keuntungan bagi perkembangan institusi pendidikan Islam.


Khaeruddin. 2004. Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia. Dengan posisi defensif ini , pesantren pada kenyataannya memang bebas dari campur tangan pemerintah Hindia Belanda, meskipun dengan resiko harus terasing dari perkembangan masyarakat modern. Wujud konkrit dari upaya ini adalah tumbuh dan berkembangnya sekolah Islam atau madrasah diberbagai wilayah, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Begitu juga teknik pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum mengalami perubahan-perubahan tertentu, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sistem proses belajar mengajar, misalnya tentang materi pendidikan agama diadakan pengintegrasian dan pengelompokan, yang tampaknya lebih terpadu dan diadakan pengurangan alokasi waktu. Termasuk yang harus ditutup adalah HCS, sehingga memaksa peranakan China kembali ke sekolah-sekolah berbahasa Mandarin di bawah koordinasi Hua-Chino Tsung Hui, yang berimplikasi pada adanya proses resinification (penyadaran dan penegasan identitas sebagai keturunan bangsa China). 3) Sikap mental mengabdi kepada kepentingan rakyat dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Secara garis besarnya, dijumpai dua macam pendapat yang mengutamakan tentang pandanganya tentang asal usul pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam. Reaksi umat Islan terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda itu dapat dikelompokkan dalam dua corak : (1) defensif dan (2) progresif. 1. Bagaimana Pendidikan Islam di masa kolonialisme Belanda? 2. Untuk mengetahui Kebijakan kolonialisme belanda terhadap pendidikan Islam.


Kelestarian penjajahan, betapapun merupakan impian politik pemerintah penjajah Belanda. Sistem pendidikan, harus diselenggarakan dengan tujuan ingin dicapai oleh Kolonial Belanda, dalam kedudukannya sebagai penguasa politik di wilayah jajahan. Pendidikan Islam yang dalam hal ini dapat diwakili oleh pendidikan meunasah atau dayah, surau, dan pesantren diyakini sebagai pendidikan tertua di Indonesia. Dan setiap segi perwujudan penyelenggaraan negara setidaknya haruslah berdasar pada nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila yang didalamnya juga meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tujuan pembelajaran ditetapkan pada setiap materi yang akan diberikan. 2) Cara penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri di atur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama. Dengan demikian, dari berbagai segi, kesempatan belajar bagi pendidik pribumi di sekolah-sekolah pemerintah senantiasa mendapat hambatan. 2) Madrasah diniyah, yaitu sekolah-sekolah yang memberikan pengajaran tambahan bagi murid sekolah negeri yang berusia 7 sampai 20 tahun. Pengadaan Departemen Pendidikan, Agama, dan Pemerintahan, dalam jajaran pemerintahan kolonial di Hindia Belanda, memberi gambaran secara resmi akan adanya tugas dan tanggung jawab moral pemerintahan (kolonial) bagi pembinaan pendidikan rakyat di wilayah kekuasaanya.

Data was creat᠎ed by GSA C on tent Generator Demover​si᠎on.


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama